03/07/2020
DAERAH

Di Duga Penyelewengan Dana Covid Desa Banuayu

Lencanapublik.com MUARA ENIM Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana untuk membangun Desa dengan Tema” Desa Membangun Indonesian” agar seluruh Rakyat merasa keadilan pembangunan Desa merata se indonesia ini .

Presiden Republik Indonesia ,H Jokowi Widodo , melalui Menteri Desa untuk mengucurkan Dana Desa (DD) demi percepatan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia .

Agar pembangunan di Desa seluruh Indonesia benar benar bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri serta fisik bangunan yang betul betul bermanfaat untuk masyarakat Desa itu sendiri, juga pembangunan tersebut harus tepat sasaran dan berkualitas dan tahan lama

Indikasi kecurangan tentang dana desa terjadi di desa Banuayu, menurut keterangan dari narasumber perihal ex kades Banuayu ber inisial (Yd) di duga melakukan kecurangan dana covid dan dana desa

menurut Pjs kades Banuayu Haris Nasution SH, dana covid yang telah di anggarkan tahun 2020 belum di terima oleh saya ujar nya.

Beliau juga menjelaskan selama dana covid sisa berjumlah 40 juta belum di terima otomatis kegiatan untuk posko terhambat, karna anggaran dana covid masih di tangan mantan kades yang lama pungkas nya

“Sisa dana desa yang ada saat ini berjumlah 40jt, dan dana tersebut masih berada di pak (Yd) Mantan kades sebelumnya. ya otomatis kegiatan untuk posko jadi terhambat,” ujar Pjs Kades Banuayu.

Lebih lanjut Dilain kesempatan Pjs Ketua BPD mempertanyakan tentang dana silpa.
Pjs ketua BPD Desa banuayu juga mengungkap kan dana silpa sebanyak 314 juta tahun anggaran 2019 hanya terealisasi untuk pembelian tanah desa sebesar 115 juta,

“Yang kami pertanyakan tentang dana silpa bagaimana kelanjutannya, dana itu baru terpakai 115 juta dari nominalnya 314 juta, untuk itu BPD dan masyarakat mempertanyakan dana silpa yang lainnya juga, semisal perbaikan kalangan 7 juta, servis tenda 15 juta, pembelian jenset 18 juta, pengeras suara 18.9 juta semua ini anggaran dana silpa tahun 2019 tapi sampai saat ini belum terealisasi” kata nya menjelaskan.

Terkait penanganan darurat Covid-19 di desa Mendes PDT telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.(02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *